Bimbingan Karier

29 10 2010

Pengertian Bimbingan Karier

Kata karier diambil dari bahasa Inggris, yaitu career. Ada beberapa kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu job, employment, dan occupation. Akan tetapi, kata-kata tersebut sebenarnya mempunyai penekanan yang berbeda. Kata job dan employment lebih ditekankan kepada pekerjaan yang digeluti seseorang, dimana orang tersebut hanya mendapatkan upah saja, sedangkan dia tidak menikmati pekerjaan yang digelutinya. Kata ocupation berarti suatu pekerjaan yang sudah dapat diresapi dan dinikmati oleh pelakunya, tetapi pekerjaan tersebut hanya terbatas pada jam-jam kerja saja. Yang terakhir, kata career digunakan pada suatu pekerjaan yang dihayati oleh seseorang, dan menganggap pekerjaan tersebut sebagai panggilan hidup serta mewarnai gaya hidupnya. Menurut Veron G. Zunker, career refers to the activities associated with an individual’s lifetime of work2 (karier menunjukan pada aktifitas yang dihubungkan dengan pekerjaan yang mewarnai kehidupan seseorang). Merujuk pada pengertian karir, tidaklah mengherankan jika bimbingan pekerjaan yang ada di indonesia lebih dikenal dengan bimbingan karier, karena diharapkan orang yang dibimbing dapat menjadikan pekerjaanya kelak bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang saja, tetapi juga bisa dihayati dan mewarnai gaya hidupnya.

Dari pegertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karier adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang berupa saran-saran dan masukan-masukan yang berhubungan dengan pekerjaan yang cocok bagi orang tersebut, dengan melihat latar belakang dan potensi (minat dan bakat) yang dimiliki orang tersebut. Saran-saran dan masukan tersebut bukanlah hal yang mutlak harus dilaksanakan, akan tetapi hal tersebut dikembalikan kepada individu yang diberi saran.

2.2 Prinsip-Prinsip Bimbingan Karier di Sekolah

Agar bimbingan karier di Sekolah dapat berfungsi dengan sebaik – baiknya

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan perlu diperhatikan oleh para pembimbing pada khususnya dan administrator sekolah pada umumnya, terutama dalam penyusunan program pelaksanaan layanan bimbingan karier di sekolah. Secara umum prinsip-prinsip bimbingan karier di Sekolah, adalah sebagai berikut :

· Seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan

dirinya dalam pencapaian kariernya secara tepat. Tidak ada perkecualian,

baik itu yang kaya maupun yang miskin, dan faktor-faktor lainnya.

· Setiap siswa harus memahami bahwa karier itu adalah sebagai suatu jalan hidup, dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup.

· Siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadahi terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karier.

· Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan kariernya.

· Setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan ketrampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karier di masa depannya.

· Program Bimbingan Karier di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya.

· Program bimbingan karier di sekolah hendaknya berpusat di kelas, dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat.

Dari beberapa prinsip yang terdapat dalam bimbingan karier tersebut dapat disimpulkan bahwa, bimbingan karier dalam pelaksanaannya memiliki pedoman yang umun dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada siswanya dalam mendeteksi diri, memberikan layanan tentang karakteristik dunia kerja sehingga mampu menciptakan kemandirian siswa dalam menentukan arah pilih karier yang sesuai dengan keadaan dirinya, agar mampu mencapai kebahagiaan hidup dimasa depan kariernya.

2.3 Tujuan Bimbingan Karier di Sekolah

Bimbingan karier dan pembangunan nasional mempunyai keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari tujuan pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan ini hanya dapat tercapai apabila setiap warga negara mempunyai kemampuan kerja yang diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan pribadi maupun bangsanya, sesuai dengan nilai hidup yang tercantum dalam pancasila. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang secara kuantitatif maupun kualitatif diperlukan dalam pembangunan nasional, sistem pendidikan secara menyeluruh dan terpadu wajib melaksanakan program bimbingan karier yang terintegrasi dalam keseluruhan program disekolah-sekolah.

Secara umum, tujuan diselenggarakannya Bimbingan Karier di Sekolah menurut Dewa Ketut Sukardi ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karier dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Sedangkan, tujuan khusus dari diselenggarakannya bimbingan karier adalah :

Ø Meningkatkan pemahaman diri siswa.

Ø Meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja.

Ø Membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan.

Ø Meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan

tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu.

Ø Mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan, termasuk jabatan.

Ø Menopang kemampuan berkomusikasi dan bekerja sama.

2.4 Fungsi Bimbingan Karier di Sekolah

Bimbingan karier sebagai satu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karier yang sesuai dengan kemampuannya. Pentingnya bimbingan karier di sekolah adalah sebagai berikut :

· Memberikan kemantapan pilihan penjurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan.

· Memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya.

· Membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja.

2.5 Penyelenggaraan Bimbingan Karier di Sekolah

Menurut Dewa Ketut Sukardi, penyelenggaraan Bimbingan Karier yang diberikan di sekolah-sekolah dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu ceramah dan narasumber, diskusi kelompok, pengajaran unit, sosiodrama, karyawisata karier, informasi melalui kegiatan ekstrakulikuler dan intrakulikuler, serta hari karier. Berikut ini penjelasan mengenai metode-metode tersebut :

1. Ceramah dan Narasumber

Kegiatan ini dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber (pihak dunia kerja), dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan dan karier.

2. Diskusi Kelompok

Suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan satu keterkaitan pada suatu pokok masalah (dalam hal ini perencanaan karier), dimana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari dan mempertimbangkan pendapat siswa yang lain secara jujur.

3. Pengajaran Unit

Merupakan teknik dalam membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang suatu pekerjaan tertentu, melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi. Namun dengan pola ini sudah barang tentu perlu adanya jam tersendiri yang khusus disediakan untuk keperluan kegiatan bimbingan karier.

4. Sosiodrama

Suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari dimasyarakat, sehubungan dengan pekerjaan dan karier.

5. Karyawisata Karier

Berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa para siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan. Dengan demikian akan tumbuh sikap menghargai pekerjaan yang diamatinya.

6. Informasi Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler dan Intrakulikuler

Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karier dengan cara mengaitkan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam kaitan ini tiap guru dapat memberikan bimbingan karier pada saat-saat mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan suatu karier tertentu.

7. Hari Karier

Hari-hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan pengembangan karier. Pada hari tersebut semua kegiatan bimbingan karier dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karier yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk tiap tahun.

2.6 Paket-Paket Bimbingan Karier

Terdapat lima paket dalam bimbingan karier di sekolah. Paket-paket tersebut terdiri dari paket pemahaman diri, pemahaman nilai-nilai, pemahaman lingkungan, hambatan dan cara mengatasinya, dan perencanaan masa depan. Berikut ini penjelasan mengenai paket-paket tersebut.

1. Paket Pemahaman Diri

Paket pemahaman diri adalah suatu paket yang dimagsudkan agar siswa dapat mengetahui dan memahami siapa sebenarnya dirinya sendiri. Para siswa diharapkan akan dapat mengetahui dan memahami potensi, kemampuan, minat, bakat, dan cita-citanya.

2. Paket Mengenai Nilai-Nilai

Dengan paket ini diharapkan siswa dapat mengetahui serta memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan juga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

3. Paket Pemahaman Lingkungan

Dengan paket ini, siswa diharapkan dapat mengetahui serta memahami keadaan lingkungan. Dengan mengetahui dan memahami lingkungan siswa akan lebih tepat dalam mengambil keputusan.

4. Paket Hambatan dan Cara Mengatasinya

Paket ini menjadikan siswa dapat mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam mencapai tujuan karier yang diminati. Setelah hambatan-hambatan tersebut teridentifikasi, kemudian dicoba mencari solusi dari permasalahan tersebut.

5. Paket Perencanaan Masa Depan

Melalui paket ini, siswa diharapkan dapat merencanakan masa depannya atas bahan-bahan yang telah dipahami pada paket-paket sebelumnya. Dalam paket ini mencakup pengelolaan informasi diri, mempertimbangkan alternatif, keputusan dan rencana, serta merencanakan masa depan.





Uraian Pengantar Profesi Kependidikan

20 10 2010

1. Berbagai Masalah yang Berpengaruh pada Pendidikan

Dewasa ini bangsa Indonesia dilanda berbagai krisis, baik krisis ekonomi, krisis moneter, krisis politik, maupun krisis kepercayaan. Hal ini mengundang berbagai gejolak dalam masyarakat, misalnya kurang terjaminnya kemanan diri apalagi di daerah pertikaian antasuku, antaragama yang dikhawatirkan menjadi awal kehancuran dan runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gejolak lain adalah munculnya tuntutan masyarakat dalam berbagai demonstrasi yang menuntut hak dan keadilan. Berbagai tuntutan dan demonstrasi ini seakan menjadi fenomena yang lumrah di negara kita.

Pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa, dewasa ini dihadapkan pada berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial, dan budaya, maupun politik. Pada arus global, kita dihadapkan dengan tantangan globalisasi berupa peniadaan sekat-sekat ideologis, politik, budaya, informasi, dan sebagainya. Kita menyaksikan pesona peradaban yang disatukan oleh corak budaya yang sama, ekonomi yang sama, bahkan substansi kehidupan yang nyaris sama yang disebut globalisasi. Istilah global seolah mengajak kita berhadapan dengan suatu media globe yang akan terlihat seluruh daratan dan lautan, negara, serta pulau yang tidak dibatasi olesh sesuatu apapun. Demikian globalisasi, yang dalam perspektif perjalanannya menawarkan sebah fenomena baru di rentang sejarah peradaban manusia. Dahulu peradaban manusia tidak dapat diketahui, sekarang dengan perkembangan teknologi di era globalisasi, apa yang terjadi di belahan bumi timur terakses kemana-mana dalam batas waktu relatif singkat. Ini menjadi tugas kita agar dapat memecahkan berbagai masalah yang berkembang di era globalisasi melalaui pendidikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kita memiliki agenda masa depan ,untuk membuat tatanan internal baru dalam tubuh bangsa Indonesia yaitu reformasi. Reformasi menjadi bentuk pertaubatan kita secara total terhadap berbagai kesalahan yang kita lakukan selama ini. Reformasi harus berjalan hikmat, sistematis, dan tepat pada sasaran yang diinginkan. Reformasi berarti perubahan dengan tetap meperhatikan pendahulu kita. Apapun bentuknya, pembangunan merupakan jalan menuju sebuah perubahan, dan dalam konteks sosiologis perubahan harus berjalan seiring dengan berbagai sistem yang menjadi komponen perubahan itu sendiri.

Apabila pendidikan diposisikan sebagai alat memecahkan masalah bangsa sekarang ini, hal ini tidak efektif. Dengan kata lain terjadi keterlambatan memposisikan pendidikan sebagai alat untuk mengatasi masalah. Dikatakan demikian karena untuk mengarahkan pendidikan kita yang dapat mengatasi masalah bangsa selama ini diperlukan produk pendidikan yang bukan otoritarisme, melainkan pendidikan yang dibangun pada budaya bangsa Indonesia yang mendunia atau kita meminjam istilah tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantoro, pendidikan harus dibangun dengan strategi Tri-Kon yaitu Konvergen, Konsentris, dan Kontinuitas).

~ Konvergen maksudnya agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat setara dengan kualitas pendidikan negara-negara maju, maka sebaiknya ada adopsi nilai yang dipinjam dari budaya barat, meskipun demikian perlu diadakan filter penggunaannya. Strategi konvergensi paling banyak dipengaruhi oleh pergolakan dunia yang apabila tidak diantisipasi dengan baik, dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan pendidikan di Indonesia. Apalagi kita mencermati wacana sosial saat ini, tampaknya tiga bentuk masyarakat sebagaimana disebut-sebut dalam Buku Alvin Tofler benar-benar menjadi kenyataan yaitu masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Model-model masyarakat itu membawa kosekuensi logis manakala terjadi pergeseran dari satu bentuk masyarakat ke bentuk lainnya.

~ Konsentris, maksudnya bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari kebudayaan yang meng-Indonesia sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi bangsa.

~ Kontinuitas, maksudnya bahwa pendidikan di Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus

Agar pengembangan pendidikan dengan strategi Tri-Kon dapat berjalan, pelaksanaan otonomi pendidikan merupakan tawaran yang perlu diterapkan dan dikembangkan dengan baik.

Khusus menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung, terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan lima strategi dasar dalam era globalisasi tersebut yaitu:

~ Pendidikan untuk pengembangan iptek dipilih terutama dalam bidang yang vital. Seperti manufakturing pertanian.

~ Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk penguasaan bahasa asing.

~ Pendidikan untuk pengolahan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia.

~ Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai.

~ Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan pelatihan.

2. Isu yang Berkembang di Masyarakat

Desentralisasi, demokrasi, dan otonomi merupakan isu yang populer akhir-akhir ini. Walaupun isu tersebut telah lama dikemukakan seiring dengan keinginan mengganti sistem pemerintahan otoriter yang melanda Erpa Tengah dan Timur akhir tahun 1989 dan awal 1990.

Sekarang telah terjadi perubahan paradigma dalam menata manajemen pemerintahan, termasuk di dalamnya menata manajemen pendidikan. Dalam manajemen pemerintahan, salah satu aspek yang amat menonjol yang dapat dijadikan indikator apakah manajemen pemerintahan itu dijalankan secara otoriter atau demokratis adalah dilihat sampai seberapa jauh fokus kekuasaan itu diaplikasikan. Di sisi lain, indikator peran rakyat atau masyarakat juga ikut menentukan tentang demokratisasi manajemen pemerintahan. Kekuasaan dan peran masyarakat amat menentukan corak dan demokrasi atau pelaksanaan sistem desentralisasi.

Dalam manajemen pendidikan kita harus melihat seberapa jauh kekuasaan pembuatan kebijaksanaan pendidikan itu tersentralisasi atau terdesentralisasi. Kita juga harus mengamati seberapa jauh masyarakat terlibat dan ikut berperan dalam proses pengelolaan pendidikan. Berperannya masyarakat dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan pendidikan.

3. Perubahan Paradigma

Sekarang sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan. Perubahan itu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju dan dinamis. Beberapa perubahan tersebut antara lain:

a. Perubahan paradigma dan orientasi manajemen pemerintahan yang sarwa negara menjadi berorientasi pasar. Selama ini manajemen pemerintahan lebih berorientasi untuk kepentingan dan ditentukan oleh negara. Kepentingan negara menjadi pertimbangan pertama dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Rakyat, masyarakat, atau pasar menjadi pertimbangan yang kesekian kalinya. Sekarang sistem ini dibalik, orientasi manajemen pemerintahan diarahkan pada pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul. “ putting customers first” menjadi kebijaksanaan, slogan, dan tindakan dalam mengatasi berbagai persoalan manajemen pemerintahan yang timbul.

b. Perubahan dan orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada demokrasi. Kecenderungan orientasi yang mementingkan aspirasi negara bisa melahirkan sistem yang bersifat otoritarian. Pendekatan kekuasaan yang terkonsentrasi kepada negara menjadikan aspek kepentingan rakyat terabaikan. Pemerintahan yang otoriter telah banyak ditinggalkan dan diganti dengan sistem yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan pertama jika menginginkan tatanan pemerintahan yang demokratis.

c. Perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Selama ini kekuasaan pemerintahan lebih condong dilakukan secara sentral. Upaya mulai dari pembuatan kebijaksanaan, implementasi, dan evaluasi kebijaksanaan dilakukan secara terpusat dan dilakukan oleh aparat pemerintahan pusat. Sekarang kecenderungan yang kencang ialah dilakukannya desentralisasi kewenangan. Sistem pemerintahan tidak boleh lagi hanya berada pada satu pusat kekuasaan, melainkan bisa berada pada beberapa pusat kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan, melainkan disebarkan ke beberapa pusat kekuasaan. Masing-masing memiliki keseimbangan kekuasaan dan kewenangan yang saling melakukan cross check. Sistem pemerintahan yang demokratis menjadi ganti dari sistem yang otoriter, dan dalam sisteme pemerintahan yang baru ini peranan kedaulatan rakyat menjadi penting untuk diterapkan.

d. Perubahan sistem pemerintahan yang membatasi pada batas dan aturan yang mengikat suatu negara yang jelas menjadi tatanan pemerintahan yang cenderung Boundaryless Organization (pengorganisasian tanpa batas). Sering kali dikemukakan bahwa sekarang ini merupakan zamannya tata manajemen pemerintahan yang cenderung dipengaruhi oleh tata aturan global. Ada yang menyatakan hal ini merupakan paradigma akhir dari negara nasional/ The End of National State.

Berdasarkan perubahan paradigma di atas, maka pengelolaan pendidikan perlu menyesuaikan terhadap arus perubahan tersebut. Di bidang pendidikan dilakukan repositioning bagaimana sebaiknya pendidikan dikelola. Perumusan dan implementasi kebijaksanaan pendidikan yang tersentralisasi dengan mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada sarwa negara, otoritarian, dan kurang memperhatikan arus modernisasi kiranya tidak perlu dianut dan diganti ke arah sebaliknya.

4. Visi Pendidikan

Sehubungan dengan situasi yang disebutkan di atas, sekaligus sebagai dorongan permasalahan di bidang pendidikan, maka visi pendidikan hendaknya diarahkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan paradigma tesebut. Pelaksanaan pendidikan selama ini yang banyak diwarnai dengan pendekatan sarwa negara (state driven) di masa yang akan datang harus berorientasi pada aspirasi masyarrakat (putting customers first). Pendidikan harus mampu mengenali siapa pelanggannya, dan dari pengenalan ini pendidikan memahami apa aspirasi dan kebutuhannya (need assessment). Setelah mengetahui aspirasi dan kebutuhan mereka, baru ditentukan sistem pendidikan, macam kurikulumnya, dan persyaratan pengajarnya.

Pendekatan sarwa negara mengakibatkan terjadinya sentralisasi sistem pendidikan. Untuk masa depan, visi pendidikan tidak lagi berorientasi pada sentralisasi kekuasaan, melainkan desentralisasi dan memberikan otonomi kepada satuan di bawah atau di daerah. Berperannya masyarakat dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan. Desentralisasi dan otonomi pendidikan merupakan isu masa depan yang harus diwujudkan dalam visi pendidikan di masa-masa yang akan datang. Di masa depan demokrasi dalam bidang pendidikan harus menjadi rujukan bagi praktik di Indonesia. Kita harus mampu hidup dalam suasana schooling and working in democratic state. Visi ini harus ditempuh melalui sistem pendidikan kita diwaktu-waktu yang akan datang. Pendidikan mulai dari tingkat dasar harus ditanamkan dan diajarkan pemahaman demokrasi dan bagaimana praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum mengajar harus mencerminkan praktik demokrasi pada setiap pokok pelajaran di sekolah. Esensi demokrasi yang di dalamnya terkandung pemahaman perbedaan pendapat harus ditanamkan pada kurikulum dan proses pengajarannya.

Visi pendidikan berikutnya yang perlu memperoleh perhatian ialah meletakkan information technology, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan. Hal ini berarti mulai dari jaringan tingkat pendidikan rendah sampai perguruan tinggi merupakan jalur linier pendidikan, pengenalan, pemahaman, dan pengamalan ilmu dan teknologi di lembaga pendidikan. Sehingga bangsa Indonesia tidak akan ketinggalan dengan percaturan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di belahan dunia luar Indonesia.

Dengan memperhatikan visi pendidikan masa depan tersebut dan juga memperhatikan prospek otonomi daerah seperti yang telah dijelaskan, maka proses dan sistem pendidikan di negara kita harus melakukan repositioning. Dengan kata lain, kita tidak bisa mempertahankan sistem lama yang telah ketinggalan bersamaan dengan munculnya paradigma baru pendidikan.

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional. Adapun Visi Pendidikan Nasional yaitu “ Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah:

a) Mengupayakan perluasan danpemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

b) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

c) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

d) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap,dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

e) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

Adapun yang menjadi tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah:

a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

b) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

c) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

d) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap,dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

e) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

5. Keberhasilan Pendidikan Dewasa Ini

Secara kuantitatif kita dapat mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Indikator keberhasilan pendidikan ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan baca tulis masyarakat sebagai dampak dari program pemerataan pendidikan. Namun demikian, keberhasilan dari segi kualitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas, kreatif, apalagi unggul.

Banyaknya lulusan lembaga pendidikan formal, baik dari tingkat sekolah menengah maupun dari perguruan tinggi, terkesan belum mampu mengembangkan kreatifitas dalam kehidupan mereka. Lulusan sekolah menengah sukar untuk bekerja di sektor formal, karena belum memiliki keterampilan khusus. Bagi sarjana, mereka yang dapat berperan secara aktif dalam bekerja di sektor formal terbilang hanya sedikit. Keahlian dan profesionalisasi yang melekat pada lembaga pendidikan tinggi terkesan hanyalah simbol belaka.

Lembaga industri baik swasta, BUMN, pemerintah sering menuntut persyaratan tertentu terhadap lulusan pendidikan formal untuk bekerja di lembaga tersebut. Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki semisal penguasaan Bahasa Inggris, keterampilan komputer, dan pengalaman bekerja merupakan syarat utama yang diminta. Sementara Ijazah yang diperoleh selama puluhan tahun dari lembaga pendidikan formal terabaikan. Hal ini memberi indikasi kapada kita bahwa kualitas lulusan pendidikan kita belum layak pakai di dunia kerja. Melihat kenyataan ini, maka dapat diduga bahwa terjadi kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dalam menghasilkan output pendidikan formal dengan pengelolaan pendidikan.

 

6. Masalah yang Perlu Diatasi

Memperhatikan berbagai kondisi pendidikan dewasa ini, maka hal yang perlu dikedepankan yaitu :

a. Bagaimana memberdayakan lembaga pendidikan agar menjadi lembaga human investment.

b. Hal-hal apa yang perlu dilakukan agar otonomisasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

Dua hal ini merupakan persoalan yang memerlukan pencerahan dari berbagai pakar dan praktisi serta akademisi pendidikan.





Pancasila sebagai Landasan Filosofis Sistem Pendidikan Nasional

20 10 2010

 

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Rincian selnjutnya tentang hal itu tercantum dalam Penjelasan UU-RI No. 2 Tahun 19889, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan, adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain : Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinngi kualitasnya dan mampu mandiri (Undang-Undang, 1992: 24). Sedangkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR?1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianngap baik,sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan, dengan kata lain: Pancasila sebagai sumber nilai dalam pendidikan.

P4 atau Ekaprasetya Pancakarsa sebagai petunjuk operasional pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Perlu ditegaskan bahwa pengalaman Pancasila itu haruslah dalam arti keseluruhan dan keutuhan kelima sila dalam Pancasila itu, sebagai yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Buku I Bahan Penataran P4 dikemukakan bahwa Tap MPR No. II/MPR/1978 tersebut di atas memberi petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila Pancasila. Bagi bidang pendidikan, hal ini sangat penting karena akan terdapat kepastian nilai yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Petunjuk pengamalan Pancasila tersebut terdapat pula disebut sebagai 36 butir nilai-nilai Pancasila sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

~ Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

~ Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan pemeluk-pemeluk kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

~ Saling menghormati kebebasan menjalankanibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

~ Tidak memaksakan sesuatu agam dan kepercayaan kepada orang lain.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

~ Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia.

~ Saling mencintai sesama manusia.

~ Mengembangkan sikap tenggang rasa.

~ Tidak semena-mena terhadap orang lain.

~ Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

~ Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

~ Berani membela kebenaran dan keadilan.

~ Bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan seikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

c. Persatuan Indonesia

~ Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

~ Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

~ Cinta tanah air dan bangsa.

~ Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

~ Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunngal Ika.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

~ Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

~ Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

~ Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

~ Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

~ Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

~ Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

~ Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinngi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

~ Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong.

~ Bersikap riil.

~ Menjaga keseimbangna antara hak dan kewajiban.

~ Menghormati hak-hak orang lain.

~ Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

~ Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.

~ Tidak bersikap boros.

~ Tidak bergaya hidup mewah.

~ Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

~ Suka bekerja keras.

~ Menghargai hasil karya orang lain.

~ Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.





Negara Hukum

20 10 2010

Negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Dalam negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (supremasi hukum/rule of law), kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Maka yang berkuasalah yang memegang kendali, artinya siapa yang kuat dialah yang menguasai. Ini bukanlah supremasi hukum melainkan berlaku hukum rimba. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum,ada tiga prinsip dasar yang bekerja yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Di Indonesia, ketentuan mengenai negara hukum telah diatur dengan dalam hukum dasar kita yaitu UUD NRI 1945. Yaitu pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi,” Negara Indonesia adalah negara hukum.”ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang dianggkat ke dalam UUD NRI 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan itu ke dalam UUD NRI 1945 merupakan contoh pelaksanaan salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945, yaitu kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya adalah “ negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan bangsa dan bermasyarakat.

Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolute. Ada 3 tipe negara hukum, yaitu :

~ Negara Hukum Liberal

Negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum.

~ Negara Hukum Formil

Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

~ Negara Hukum Materiil

Negara Hukum Materiil merupakan perkembangan dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas Opportunitas.

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian negara hukum berbeda-beda diantaranya :

~ Negara Hukum Eropa Kontinental

Negara Hukum dengan latar belakang Eropa Kontinental menggunakan istilah rechsstaat. Di dalam rechsstaat, pelembagaan peradilan dibedakan dengan adanya peradilan khusus administrasi negara karena pihak yang menjadi subjek hukum berbeda kedudukannya yakni pemerintah/pejabat tata usaha negara melawan warga negara sebagai perseorangan atau badan hukum privat. Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit atau nachtwakerstaat.

» Dikatakan negara hukum liberal, karena Kant dipegaruhi oleh faham liberal yang menentang kekuasaan absolute raja pada waktu itu.

» Dikatakan negara hukum dalam arti sempit, karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melinungi kaum Boujuis (tuan tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja.

» Dikatakan Nachtwakerstaat ( negara penjaga malam ), karena negara hanya berfungsi menjamin dan menjaga keamana kaum Borjuis.

Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:

» Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

» Adanya pemisahan kekuasaan

Menurut F.J. Stahl, suatu negara hukum harus memenuhi 4 unsur pokok, yaitu:

» Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

» Adanya pemisahan kekuasaan.

» Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

» Adanya peradilan administrasi.

~ Negara Hukum Anglo Saxon (Rule Of Law)

Negara Anglo Saxon tidak mengenal negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal apa yang disebut dengan The Rule Of Law atau pemerintahan oleh hukum atau goverment of judiciary. Peradilan khusus tata usaha negara pada type negara ini pada umumnya tidak dikenal sebab pandangan dasarnya semua orang baik pejabat atau bukan berkedudukan sama di depan hukum. Menurut A.V.Dicey, negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok:

» Supremacy Of Law

Dalam negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

» Equality Before The Law

Dalam negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama, yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

» Human Rights

Human rights, meliputi 3 hal pokok, yaitu:

» The rights to personal freedom ( kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain.

» The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.

» The rights to public meeting (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Persamaan negara hukum Eropa Kontinental dengan Anglo Saxon adalah keduanya mengakui adanya Supremasi Hukum. Perbedaannya adalah pada negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Ciri-ciri Negara hukum berdasarkan Rule Of Law:

» Pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya.

» Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.

» Legalitas dalam segala bentuk.

Meskipun tidak sepenuhnya menganut paham negara hukum dari Eropa Kontinental, karena warisan sistem hukum Belanda, Indonesia menerima dan melembagakan adanya peradilan tata usaha negara di dalam sistem peradilannya. Sementara itu, penggunaan istilah rechtsstaat dihapus dari Undang Undang Dasar 1945 sejalan dengan peniadaan unsur Penjelasan setelah UUD 1945 diamandemen empat kali. Istilah resmi yang dipakai sekarang, seperti yang dimuat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 adalah “negara hukum” yang bisa menyerap substansi rechtsstaat dan the rule of law sekaligus. Unsur konsepsi negara hukum yang berasal dari tradisi Anglo Saxon di dalam UUD 1945 terlihat dari bunyi pasal 27 ayat 1 yang menegaskan bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan , baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.





Mitologi tentang Garuda

20 10 2010

Pilihan burung Garuda sebagai lambang Negara adalah penemuan yang cemerlang karena sudah sejak dahulu kala menghiasi kebudayaan bangsa Indonesia. Burung Garuda telah menghiasi ceritra –ceritra rakyat di berbagai daerah, juga dipergunakan dalam berbagai karya sastra. Bahkan burung Garuda pernah dijadikan lambang kerajaan beberapa abad silam. Dalam PP No.44/1958 tentang Panji dan Lambang Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara secara tegas menyatakan bahwa burung Garuda adalah burung mithos yang bersifat kedewaan. Sebenarnya ceritra tentang Garuda sudah ada dalam ceritra Mahabrata.

  1. Mitologi Garuda dalam Mahabharata

Garuda sudah termuat dalam kitab tua Mahabrata, yaitu ditulis ulang pada masa pemerintahan Dharmawangsa (991-1007) dari kerajaan Mataram. Kisah Garuda terdapat pada kitab pertama yang bernama Adiparwa.

Tersebutlah seorang raja sakti bernama Bhagawan Kasyapa, mempunyai dua orang istri yang bernama Kadru yang meminta 100 anak dan Winata yang meminta 2 anak. Kemudian Kadru diberi telur 100 dan Winata 2. Setelah beberapa lama telur Kadru menetas dan lahir berupa naga, seperti Naga Basuki, Anantabhoga, Tatsaka, dll. Lain halnya dengan Winata telurnya tidak menetas, sehingga diambil satu kemudian dipukul. Didalamnya ternyata ada seorang anak yang diberi nama Aruna, tetapi tak lama kemudian ia mati. Anak itu mengutuk ibinya, bahwa ibunya akan menjadi budak Kadru dan akan dibebaskan oleh adiknya, Garuda.

Pada suatu hari, Kadru dan Winata bertaruh tentang warna ekor dari seekor kuda putih. Menurut Kadru,warna ekor kuda itu hitam, sedangkan menurut Winata, putih. Ternyata warna ekor kuda itu memang putih, sehingga Kadru menyuruh anaknya untuk menyembur ekor kuda itu menjadi hitam. Akhirnya Winata kalah dan menjadi budak Kadru. Sementara itu Garuda lahir, dan ia langsung mencari ibunya. Atas petunjuk Dewa, ia sampai di tempat ibunya. Akan tetapi naga-naga yang menjaga ibunya meminta tebusan “Air Amerta yang disimpan di Pulau Sangkha Dwipa” untuk bisa membebaskannya. Kemudian ibunya berpesan : pergilah engkau ke sebuah pulau di tanah kusa, tempat orang-orang jahat (Nasadha), makanlah mereka sebagai bekalmu”.

Setelah itu, ia langsung menuju ke pulau di tanah kusa. Garuda sangat kesulitan untuk mengambil Air Amerta tersebut karena dijaga ketat. Namun dengan ketangkasannya, akhirnya ia berhasil mengambil kendi kamandalu yang berisi Air Amerta. Dan kendi tersebut langsung diserahkan kepada naga-naga tersebut. Akan tetapi Garuda sempat berpesan kepada para naga agar mereka mandi dulu sebelum minum Air Amerta. Mereka pun cepat-cepat masuk kedalam air sehingga mereka lupa menjaga kendi. Setelah kembali, ternyata kendi itu sudah tidak ada lagi. Yang tertinggal hanya beberapa helai daun lalang bekas pengikat kendi. Saking kesalnya, daun lalang tersebut mereka jilati sehingga lidah mereka tersayat. Konon itulah sebabnya, lidah ular bercabang dua.

Pada perjalanannya pulang, Garuda bersua dengan Batara Wisnu yang memintanya untuk menjadi kendaraan dan lambang pada benderanya. Garuda pun langsung menerimanya. Sejak itulah Garuda menjadi kendaraan Batara Wisnu dan lambang pada benderanya.

  1. Mitologi Garuda dalam Ceritra Dewi Sri

Di sebuah negeri, Purwacarita, ada seorang raja bernama Prabu Sri Mahapunggung. Ia mempunyai dua orang anak yang bernama Dewi Sri dan Raden Sadana. Mereka adalah cucu dari Batara Wisnu. Batara Wisnu memelihara seekor Garuda yang di beri nama Garuda Winanteya. Setelah anaknya menginjak dewasa, raja ingin mengawinkan Raden Sadana dengan Dewi Panitra. Tetapi putranya menolak dengan tegas. Akibatnya Raden Sadana diam-diam lari dari istana, hal ini mengejutkan rakyat Purwacarita. Dewi Sri memutuskan untuk menyusul adiknya.

Saat bersamaan, datang utusan Raja Raksasa Ditya Pulaswa dari negeri Medangkumuwung hendak meminang Dewi Sri untuk dijodohkan dengan rajanya. Raja Mahapunngung mengatakan sebenarnya, dan bila dapat menemukan anaknya ia bersedia menjodohkannya. Utusan Ditya Kaladru merasa yakin dapat menemukan Dewi Sri. Dalam perjalanan menuju Desa Tulyam, Dewi Sri menjumpai sesosok mayat yang dikira adiknya sehingga ia pingsan. Ternyata mayat itu adalah Buyut Wedana, adik Buyut Bawada. Mereka kemudian menuju desa Medangwangi. Disana mereka diserang oleh rombongan Ditya Kaladru, namun Dewi Sri dapat menyelamatkan diri bersama Ken Patani ke desa Medangwantu. Di desa ini terjadi perang antara pengikut Ditya Kaladru dengan Buyut Wengkeng.

Rombongan Kalandaru ditolong oleh burung Wilmuka. Burung Wilmuka menyarankan agar rombongan Kalandaru kembali ke Medangkumuwung menghadap raja, dan pencarian Dewi Sri dilanjutkan oleh burung Wilmuka. Akhirnya Dewi Sri ditemukan. Dia disambar dan dibawa terbang. Dewi Sri menangis meminta pertolongan, dan didengar oleh Garuda Winanteya. Dilihatnya seekor burung raksasa yang membawa Dewi Sri. Dengan paruhnya yang kuat, burung raksasa itu dipatuk sehingga Dewi Sri terlepas jatuh ke tanah sehingga badannya hancur. Namun, atas kehendak Sang Hyang Narada, jasad Dewi Sri disiram dengan tirta amerta sehingga pulih kembali. Dewi Sri mengucapkan terimakasih kepada Garuda Winanteya dan atas kehendak Sang Hyang Narada, Dewi Sri dipertemukan dengan adiknya. Atas jasanya tersebut, Dewi Sri memberi hadiah berupa anting-anting sedangkan adiknya memberi hadiah berupa jambang, dan ketika dipakai, Garuda Winanteya tampak gagah sekali. Dewi Sri akhirnya menjadi lambang Dewi Pangan yang menyebarkan rejeki kepada setiap umat manusia, sedangkan Raden Sedana menjadi Sang Hyang Sedana yang menyebarkan kebahagiaan.

  1. Mitologi Garuda dalam Kaba Rambun Pamenan

Di sebuah negeri bernama Kampungdalam, memerintah seorang bangsawan bergelar Datuk Tumanngung. Istrinya bernama Puti Lindung Bulan yang sangat cantik. Raja mempunyai dua orang anak yaitu Reno Pinang dan Rambun Pameran. Suatu hari Datuk Tumanggung sakit yang akhirnya meninggal. Rakyat merasa sangat sedih akan hal tersebut. Berita kematian Datuk Tumanggung sampai ke raja ganas yang bernama Hangek Garang dari negeri Cerminterus. Raja Hangek Garang ingin mengawini Puti Lindung Bulan. Disipakannya pasukan untuk menjemput Puti Lindung Bulan. Puti Lindung Bulan sangat terkejut sehingga tubuhnya gemetar dan terpaksa menurutiperintah raja kejam itu. Setiba di Cerminterus, Puti Lindung Bulan ditempatkan di dalam istana yang indah. Bila malam tiba, datanglah Hangek Garang merayunya, namun Puti Lindung Bulan tetap meolaknya sehingga raja marah dan membawa putri itu ke penjara dekat kandang babi. Puti Lindung Bulah hidup sangat menderita di penjara. Suatu hari ia menulis surat kepada kedua anaknya.surat itu digulung kecil dan di dalamnya diselipkan cincin, lalu dilempar keluar dan surat itu diantarkan oleh seekor Elang Bangkeh kepada anak Puti Lindung Bulan ke Kampungdalam.

Suatu hari Raden Pamenan ingin memukat di Puncak Gunung Lenggo. Karena merasa lelah dan lapar, ia duduk bersandar di bawah pohon beringin. Terdengar suara elang, yang merupakan Elang Bangkeh yang membawa surat. Surat itu dijatuhkan kepada Pamenan yang merupakan surat dari ibunya, yang menyampaikan bahwa ibunya menderita di penjara. Ia bertekad untuk mencari ibunya. Karena perjalanan jauh, ia menjadi lemah dan lapar. Kakanya mengutus Balam Timbago untuk mencari adiknya dan membawakan makanan serta obat sehingga Pamenan bisa sehat kembali. Dalam perjalanan, ia menemukan sebuah gubuk tua yang dihuni seorang kakek. Disana Pamenan tinggal beberapa hari. Kakek itu memberinya tongkat yang dapat membunuh apa saja yang menyakiti. Dalam perjalanan, ia membunuh seekor naga dengan tongkat tersebut yang ingin memangsa seekor anak garuda. Induk garuda berterima kasih dan bersedia mengantarkan Pamenan ke negeri Cerminterus. Garuda memberikan dua helai bulu kepada Pamenan yang dapat dibakar apabila Pamenan membutuhkan pertolongan. Akhirnya, sesampai di Cerminterus, Pamenan membunuh hangek garang dengan tongkat pemberian sang kakek tua. Dengan kematian Hangek Garang, raja sangat gembira dan Puti Lindung Bulan dibebaskan. Mereka diantar pulang oleh garuda ke Kampungdalam dan mereka dapat hidup bahagia.

  1. Peranan Garuda dalam Peristiwa Lainnya

Ketiga mitologi tersebut secara jelas menggambarkan peranan Garuda yang sangat besar. Di samping itu, masih ada peranan Garuda dlam berbagai peristiwa. Diantaranya raja Erlangga tersenal sebagai raja yang telah menggunakan cap kerajaan yang disebut Garudamukha yang dipakai di surat resmi, atau tulisan pada batu. Banyak juga candi-candi yang memuat lukisan Garuda seperti Candi Siwa, Candi Prambanan, Candi Dieng, candi Banon, yang melukiskan garuda sebagai kendaraan Wisnu. Selain sebagai kendaraan Wisnu, di berbagai candi, garuda dilukiskan dalam berbagai peristiwa, seperti Candi Kedaton yang reliefnya menggambarkan garuda memakan orang-orang jahat (nasadha), Candi Kidal menggambarkan Garuda membawa Tirta Kamandhalu, Candi Sukuh menggambarkan Garuda sedang memakan gajah dan kura-kura raksasa. Benda perunggu peninggalan sejarah kerajaan dulu juga banyak menempatkan burung Garuda sebagai yang dihormati. Benda-benda peradaban bangsa Indonesia banyak sekali dipengaruhi oleh garuda. Dalam kesusastraan, pujangga Indonesia dulu banyak menyebut Garuda dalam pantun dan perumpamaannya, seperti pantun Melayu. Ada kalanya Garuda disebut sebagai burung kepunyaan Dewa. Bahkan, syair-syair Garuda dipercaya mempunyai kekuatan mistik, seperti di Lombok, syair Garuda dipergunakan sebagai penangkal racun, yang disebut Garudayamantera.

Kehadiran Garuda dalam beberapa mitologi, dan simbol kerajaan, atau lukisan, serta pengaruh terhadap kesusasteraan membuktikan bahwa Garuda adlah burung yang telah dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Garuda Pancasila adalah lambang bangsa dan negara Indonesia yang disalamnya tersimpan identitas bangsa Indonesia, di samping nila historis, sosio-budaya, dan filosofis. Bahkan dalam Garuda Pancasila tersimpan semangat juang bangsa Indonesia yang pantang menyerah dalam mencapai tujuannya.





GARUDA PANCASILA SEBAGAI LAMBANG NEGARA

20 10 2010

 

  1. Latar Belakang Historis

Pada waktu UUD 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, belum diputuskan dan dicantumkan ketentuan mengenai Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Yang sudah ditetapkan baru Bendera Negara, yaitu Sang Merah Putih dan Bahasa Negara yaitu Bahasa Indonesia. Namun pada waktu itu sudah ada pula Lagu Kebangsaan Indonesia yaitu “Indonesia Raya” karangan Wage Rudolf Supratman. Sementara itu, untuk lambang Negara memang belum ada. Tapi tiap Negara biasanya mempunyai lambang, bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa nasional sebagai identitas bangsa dan negaranya.

Membuat lambang yang mencerminkan sejarah, identitas, kepribadian, dan cita-cita bangsa bukanlah pekerjaan yang mudah. Sesuai dengan Konstitusi RIS 27 Desember 1949, maka pemerintah wajib untuk menetapkan lambang Negara. Oleh karena itu, pada awal tahun 1950 pemerintah membentuk Panitia Lencana Negara, yang diketuai Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II sebagai salah seorang anggotanya, kemudian panitia tersebut mengadakan sayembara Lambang Negara. Menurut pasal 3 UUDS 1950 bahwa lambang Negara ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi ini dilakukan dengan menerbitkan PP No.66/1951 tanggal 17 Oktober 1951, yang menetapkan Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila.

  1. Arti dan Makna Garuda Pancasila

Lambang Garuda Pancasila mempunyai komponen sebagai berikut :

~ Seekor Burung Garuda yang berdiri tegak dengan mulut sedikit terbuka, mengembangkan kedua sayapnya dengan kepala menengok lurus kesebelah kanan.

~ Pada dada Garuda ada perisai atau tameng yang berbentuk jantung.

~ Sebuah pita putih yang sedikit melengkung keatas bertuliskan Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dicengkram kaki Garuda.

  1. Makna pada Wujud Burung

~ Garuda yang di gantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor, dan cakar, melambangkan tenaga pembangunan. Perisai atau tameng yang di kenal dalam kebudayaan Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Garis hitam ditengah-tengah melukiskan katulistiwayang melewati Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menggambarkan persatuan nusa nan banggsa Indonesia.

~ Tubuh Garuda yang berwarna kuning emas di maksudkan sebagai kebesaran bangsa dan keluhuran Negara.

~ Bulu-bulu yang ada pada Garuda melukiskan sendra sengkala hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

ü Bulu sayap berjumlah 17 helai.

ü Bulu ekor berjumlah 8.

ü Jumlah bulu di bawah perisai adalah 19.

ü Jumlah bulu kecil di bawah leher adalah 45.

  1. Makna Tameng yang Berbentuk Jantung

Tameng yang berbentuk jantung terbagi atas lima ruang, satu ditengah- tengah dan empat ditepi. Tiap ruang mempunyai simbol yang berbeda-beda. Adapun simbol dari makna masing-masing ruang itu adalah sebagai berikut :

~ Nur atau cahaya yang berbentuk bintang persegi lima, dilukiskan dengan warna kuning diatas warna dasar hitam, dan melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol bintang adalah simbol kesucian dan kesakralan, dan dengan cahayanya bintang tersebut menerangi alam semesta, termasuk hidup manusia di dunia ini.

~ Rantai emas pada ruang kiri bawah tameng dilukiskan dengan warna kuning diatas warna dasar merah. Rantai emas ini melambangkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai ini terdiri atas 17 buah, yaitu 9 buah bundar dan 8 buah peersegi, yang tersusun selang-seling dan bersambung tak putus-putusnya. Hal ini menandakan tiada putus-putusnya hubungan kemanusiaan dan tiada putus-putusnya hubungan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya di dunia.

~ Pohon beringin di ruang kiri atas dilukiskan dengan warna hijau diatas warna dasar putih, yang melambangkan sila Persatuan Indonesia. Pohon beringin sebagai pohon yang besar dan rindang sudah biasa digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan, berteduh, dan berlindung.

~ Kepala banteng di ruang kanan atas tameng dilukiskan dengan warna hitam diatas warna dasar merah, merupakan lambang sila kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kepala banteng sering digunakan sebagai simbol kebesaran dan simbol perjuangan sebelum Indonesia merdeka.

~ Padi dan kapas pada ruang kanan bawah tameng dilukiskan dengan warna kuning diatas warna dasar hitam, merupakan lambang sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi merupakan lambang kecukupan makanan (pangan) dan kapas merupakan lambang kecukupan pakaian (sandang). Keduanya tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia.

  1. Semboyan Bhineka Tunggal Ika

Semboyan ini dikemukakan oleh pujangga Mpu Tantular dalam bukunya Sutasoma untuk menunjukkan kerukunan kehidupan beragama pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Ungkapan aslinya berbunyi : Siwatattwa lawan Buddhatattwa tunggal, bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa. Artinya : Agama Hindu dan Budha itu satu, berbeda tetapi satu jua, tidak ada ajaran agama yang mendua. Oleh karena itu semboyan ini diangkat menjadi lambang Negara.





Aliran Filsafat Pendidikan

20 10 2010

Empat mazhab filsafat pendidikan yang besar pengaruhnya dalam pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan yaitu :

a. Esensialisme

Esensialisme merupakan filsafat pendidikan yang merupakan prinsip idelisme dan realisme secara eklektis. Berdasarkan ekletisisme tersebut maka esensialisme tersebut menitikberatkan penerapan prinsip idealisme atau realisme dengan tidak meleburkan prinsip-prinsipnya. Filsafat idealisme memberikan dasar tinjauan filosofis bagi mata pelajaran sejarah, sedangkan ilmu pengetahuan alam diajarkan berdasarkan tinjauan yang reslistik. Matematika yang sangat diutamakan idealisme, juga penting artinya bagi filsafat realisme, karena matematika adalah alat menghitung penjumlahan dari apa-apa yang riil, matteriil, dan nyata. Mazhab esensialisme mulai lebih dominan di Eropa sejak adanya semacam pertentangan di antara para pendidik seingga mulai timbul pemisahan antara pelajaran-pelajaran teoretik (liberal arts) yang meletakkan akal dengan pelajaran-pelajaran praktek (practical arts). Menurut mazhab esensialisme, yang termasuk liberal arts, yaitu :

~ Penguasaan bahasa termasuk retorika

~ Gramatika

~ Kesusastraan

~ Filsafat

~ Ilmu kealaman

~ Matematika

~ Sejarah

~ Seni keindahan (fine arts)

Dan untuk sekolah dasar (SD) kurikulumnya berintikan ketiga keterampilan dasar (basic skills) atau “The Threer’s” yakni membaca (reading), menulis(writing), dan berhitung (arithmatic). Pendidikan yang dikembangkan pada zaman Belanda di indonesia didasarkan atas mazhab esensialisme, sedangkan yang mengembangkan mazhab perenialisme adalah pihak swasta.

b. Perenialisme

Perenialisme hampir sama dengan essensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok( subject centered). Tetapi perenialisme lebih menekankan pada keabadian atau ketetapan atau kehikmatan ( perennial = konstan ) teori kehikmatan. Yaitu pengetahuan yang benar (truth), keindahan (beauty), dan kecintaan kepada kebaikan (goodness).oleh karena itu dinamakan perenialisme karena kurikulumnya berisi materiyang konstan atau perenial. Prinsip-prinsip pendidikannya antara lain :

~ Konsep pendidikan itu bersifat abadi, karena hakikat manusia tak pernah berubah.

~ Inti pendidikan haruslah mengembangkan keunikan manusia yaitu kemampuan berfikir.

~ Tujuan belajar ialah mengenalkan kebenaran abadi dan universal.

~ Pendidikan merupakan persiapan bagi hidup yang sebenarnya.

~ Kebenaran abadi diajarkan melalui pelajaran dasar (basic subjects) yang mencakup bahasa, matematika, logika, IPA dan sejarah.

Mazhab perenialisme memiliki penganut pada perguruan swasta di Indonesia, karena mengintegrasikan keberagaman agama dengan kebenaran ilmu. Karena kebenaran itu satu, maka harus adasatu sistem pendidikan yang berlaku umum dan terbuka kepada umum. Juga sebaiknya kurikulum bersifat wajib dan berlaku umum, yang harus mencakup bahasa, matematika, logika, ilmu pengetahuan alam, dan sejarah.

c. Pragmatisme dan Progresivisme

Manusia akan mengalami perkembangan apabila interaksi dengan lingkungan sekitarnya berdasarkan pemikiran. Sekolah adalah suatu lingkungan khusus yang merupakan sambungan dari lingkungan sosial yang lebih umum. Sekolah merupakan lembaga masyarakat yang bertugas memilih dan menyederhanakan unsur kebudayaan yang dibutuhkan oleh individu. Belajar harus dilakukan oleh siswa secara aktif dengan cara memecahkan masalah. Guru harus bertindak sebagai pembimbing atau fasilitator bagi siswa.

Progresivisme atau gerakan pendidikan progresif mengembangkan teori prndidikan yang berdasarkan diri pada beberapa prinsip, antara lain :

~ Anak harus bebas untuk berkembang secara wajar.

~ Pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk merangsang minat belajar.

~ Guru harus menjadi seorang peneliti dan pembimbing kegiatan belajar.

~ Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan reformasi pedagohis dan eksperimentasi.

Dengan belajar anak bertumbuh dan berkembang secara utuh. Karena itu, sekolah tidak mengajar anak, melainkan melaksanakan pendidikan. Pendidikan adalah untuk dapat hidup sepanjang hayat. Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Orang dapat belajar dari hidupnya, bahkan kehidupan itu adalah pendidikan

d. Rekonstruksionisme

Mazhab rekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman-pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah, tetapi haruslah mempelopori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan. Dengan demikian, tidak setiap individu dan kelompok akan memecahkan masalah kemasyarakatan secara sendiri-sendiri sebagai ekses progresivisme.

Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan ideologi kemasyarakatan yang demokratis. Keunikan mazhab ini ialah teorinya mengenai peranan guru, yakni sebagai pemimpin dalam metode proyek yang memberi perananan kepada murid cukup besar dalam proses pendidikan. Namun sebagai pemimpin penelitian, guru dituntut supaya menguasai sejumlah pengetahuan dan ilmu esensial demi pertumnuhan muridnya.