Uraian Pengantar Profesi Kependidikan

20 10 2010

1. Berbagai Masalah yang Berpengaruh pada Pendidikan

Dewasa ini bangsa Indonesia dilanda berbagai krisis, baik krisis ekonomi, krisis moneter, krisis politik, maupun krisis kepercayaan. Hal ini mengundang berbagai gejolak dalam masyarakat, misalnya kurang terjaminnya kemanan diri apalagi di daerah pertikaian antasuku, antaragama yang dikhawatirkan menjadi awal kehancuran dan runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gejolak lain adalah munculnya tuntutan masyarakat dalam berbagai demonstrasi yang menuntut hak dan keadilan. Berbagai tuntutan dan demonstrasi ini seakan menjadi fenomena yang lumrah di negara kita.

Pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa, dewasa ini dihadapkan pada berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial, dan budaya, maupun politik. Pada arus global, kita dihadapkan dengan tantangan globalisasi berupa peniadaan sekat-sekat ideologis, politik, budaya, informasi, dan sebagainya. Kita menyaksikan pesona peradaban yang disatukan oleh corak budaya yang sama, ekonomi yang sama, bahkan substansi kehidupan yang nyaris sama yang disebut globalisasi. Istilah global seolah mengajak kita berhadapan dengan suatu media globe yang akan terlihat seluruh daratan dan lautan, negara, serta pulau yang tidak dibatasi olesh sesuatu apapun. Demikian globalisasi, yang dalam perspektif perjalanannya menawarkan sebah fenomena baru di rentang sejarah peradaban manusia. Dahulu peradaban manusia tidak dapat diketahui, sekarang dengan perkembangan teknologi di era globalisasi, apa yang terjadi di belahan bumi timur terakses kemana-mana dalam batas waktu relatif singkat. Ini menjadi tugas kita agar dapat memecahkan berbagai masalah yang berkembang di era globalisasi melalaui pendidikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kita memiliki agenda masa depan ,untuk membuat tatanan internal baru dalam tubuh bangsa Indonesia yaitu reformasi. Reformasi menjadi bentuk pertaubatan kita secara total terhadap berbagai kesalahan yang kita lakukan selama ini. Reformasi harus berjalan hikmat, sistematis, dan tepat pada sasaran yang diinginkan. Reformasi berarti perubahan dengan tetap meperhatikan pendahulu kita. Apapun bentuknya, pembangunan merupakan jalan menuju sebuah perubahan, dan dalam konteks sosiologis perubahan harus berjalan seiring dengan berbagai sistem yang menjadi komponen perubahan itu sendiri.

Apabila pendidikan diposisikan sebagai alat memecahkan masalah bangsa sekarang ini, hal ini tidak efektif. Dengan kata lain terjadi keterlambatan memposisikan pendidikan sebagai alat untuk mengatasi masalah. Dikatakan demikian karena untuk mengarahkan pendidikan kita yang dapat mengatasi masalah bangsa selama ini diperlukan produk pendidikan yang bukan otoritarisme, melainkan pendidikan yang dibangun pada budaya bangsa Indonesia yang mendunia atau kita meminjam istilah tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantoro, pendidikan harus dibangun dengan strategi Tri-Kon yaitu Konvergen, Konsentris, dan Kontinuitas).

~ Konvergen maksudnya agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat setara dengan kualitas pendidikan negara-negara maju, maka sebaiknya ada adopsi nilai yang dipinjam dari budaya barat, meskipun demikian perlu diadakan filter penggunaannya. Strategi konvergensi paling banyak dipengaruhi oleh pergolakan dunia yang apabila tidak diantisipasi dengan baik, dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan pendidikan di Indonesia. Apalagi kita mencermati wacana sosial saat ini, tampaknya tiga bentuk masyarakat sebagaimana disebut-sebut dalam Buku Alvin Tofler benar-benar menjadi kenyataan yaitu masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Model-model masyarakat itu membawa kosekuensi logis manakala terjadi pergeseran dari satu bentuk masyarakat ke bentuk lainnya.

~ Konsentris, maksudnya bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari kebudayaan yang meng-Indonesia sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi bangsa.

~ Kontinuitas, maksudnya bahwa pendidikan di Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus

Agar pengembangan pendidikan dengan strategi Tri-Kon dapat berjalan, pelaksanaan otonomi pendidikan merupakan tawaran yang perlu diterapkan dan dikembangkan dengan baik.

Khusus menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung, terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan lima strategi dasar dalam era globalisasi tersebut yaitu:

~ Pendidikan untuk pengembangan iptek dipilih terutama dalam bidang yang vital. Seperti manufakturing pertanian.

~ Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk penguasaan bahasa asing.

~ Pendidikan untuk pengolahan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia.

~ Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai.

~ Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan pelatihan.

2. Isu yang Berkembang di Masyarakat

Desentralisasi, demokrasi, dan otonomi merupakan isu yang populer akhir-akhir ini. Walaupun isu tersebut telah lama dikemukakan seiring dengan keinginan mengganti sistem pemerintahan otoriter yang melanda Erpa Tengah dan Timur akhir tahun 1989 dan awal 1990.

Sekarang telah terjadi perubahan paradigma dalam menata manajemen pemerintahan, termasuk di dalamnya menata manajemen pendidikan. Dalam manajemen pemerintahan, salah satu aspek yang amat menonjol yang dapat dijadikan indikator apakah manajemen pemerintahan itu dijalankan secara otoriter atau demokratis adalah dilihat sampai seberapa jauh fokus kekuasaan itu diaplikasikan. Di sisi lain, indikator peran rakyat atau masyarakat juga ikut menentukan tentang demokratisasi manajemen pemerintahan. Kekuasaan dan peran masyarakat amat menentukan corak dan demokrasi atau pelaksanaan sistem desentralisasi.

Dalam manajemen pendidikan kita harus melihat seberapa jauh kekuasaan pembuatan kebijaksanaan pendidikan itu tersentralisasi atau terdesentralisasi. Kita juga harus mengamati seberapa jauh masyarakat terlibat dan ikut berperan dalam proses pengelolaan pendidikan. Berperannya masyarakat dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan pendidikan.

3. Perubahan Paradigma

Sekarang sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan. Perubahan itu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju dan dinamis. Beberapa perubahan tersebut antara lain:

a. Perubahan paradigma dan orientasi manajemen pemerintahan yang sarwa negara menjadi berorientasi pasar. Selama ini manajemen pemerintahan lebih berorientasi untuk kepentingan dan ditentukan oleh negara. Kepentingan negara menjadi pertimbangan pertama dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Rakyat, masyarakat, atau pasar menjadi pertimbangan yang kesekian kalinya. Sekarang sistem ini dibalik, orientasi manajemen pemerintahan diarahkan pada pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul. “ putting customers first” menjadi kebijaksanaan, slogan, dan tindakan dalam mengatasi berbagai persoalan manajemen pemerintahan yang timbul.

b. Perubahan dan orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada demokrasi. Kecenderungan orientasi yang mementingkan aspirasi negara bisa melahirkan sistem yang bersifat otoritarian. Pendekatan kekuasaan yang terkonsentrasi kepada negara menjadikan aspek kepentingan rakyat terabaikan. Pemerintahan yang otoriter telah banyak ditinggalkan dan diganti dengan sistem yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan pertama jika menginginkan tatanan pemerintahan yang demokratis.

c. Perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Selama ini kekuasaan pemerintahan lebih condong dilakukan secara sentral. Upaya mulai dari pembuatan kebijaksanaan, implementasi, dan evaluasi kebijaksanaan dilakukan secara terpusat dan dilakukan oleh aparat pemerintahan pusat. Sekarang kecenderungan yang kencang ialah dilakukannya desentralisasi kewenangan. Sistem pemerintahan tidak boleh lagi hanya berada pada satu pusat kekuasaan, melainkan bisa berada pada beberapa pusat kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan, melainkan disebarkan ke beberapa pusat kekuasaan. Masing-masing memiliki keseimbangan kekuasaan dan kewenangan yang saling melakukan cross check. Sistem pemerintahan yang demokratis menjadi ganti dari sistem yang otoriter, dan dalam sisteme pemerintahan yang baru ini peranan kedaulatan rakyat menjadi penting untuk diterapkan.

d. Perubahan sistem pemerintahan yang membatasi pada batas dan aturan yang mengikat suatu negara yang jelas menjadi tatanan pemerintahan yang cenderung Boundaryless Organization (pengorganisasian tanpa batas). Sering kali dikemukakan bahwa sekarang ini merupakan zamannya tata manajemen pemerintahan yang cenderung dipengaruhi oleh tata aturan global. Ada yang menyatakan hal ini merupakan paradigma akhir dari negara nasional/ The End of National State.

Berdasarkan perubahan paradigma di atas, maka pengelolaan pendidikan perlu menyesuaikan terhadap arus perubahan tersebut. Di bidang pendidikan dilakukan repositioning bagaimana sebaiknya pendidikan dikelola. Perumusan dan implementasi kebijaksanaan pendidikan yang tersentralisasi dengan mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada sarwa negara, otoritarian, dan kurang memperhatikan arus modernisasi kiranya tidak perlu dianut dan diganti ke arah sebaliknya.

4. Visi Pendidikan

Sehubungan dengan situasi yang disebutkan di atas, sekaligus sebagai dorongan permasalahan di bidang pendidikan, maka visi pendidikan hendaknya diarahkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan paradigma tesebut. Pelaksanaan pendidikan selama ini yang banyak diwarnai dengan pendekatan sarwa negara (state driven) di masa yang akan datang harus berorientasi pada aspirasi masyarrakat (putting customers first). Pendidikan harus mampu mengenali siapa pelanggannya, dan dari pengenalan ini pendidikan memahami apa aspirasi dan kebutuhannya (need assessment). Setelah mengetahui aspirasi dan kebutuhan mereka, baru ditentukan sistem pendidikan, macam kurikulumnya, dan persyaratan pengajarnya.

Pendekatan sarwa negara mengakibatkan terjadinya sentralisasi sistem pendidikan. Untuk masa depan, visi pendidikan tidak lagi berorientasi pada sentralisasi kekuasaan, melainkan desentralisasi dan memberikan otonomi kepada satuan di bawah atau di daerah. Berperannya masyarakat dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan. Desentralisasi dan otonomi pendidikan merupakan isu masa depan yang harus diwujudkan dalam visi pendidikan di masa-masa yang akan datang. Di masa depan demokrasi dalam bidang pendidikan harus menjadi rujukan bagi praktik di Indonesia. Kita harus mampu hidup dalam suasana schooling and working in democratic state. Visi ini harus ditempuh melalui sistem pendidikan kita diwaktu-waktu yang akan datang. Pendidikan mulai dari tingkat dasar harus ditanamkan dan diajarkan pemahaman demokrasi dan bagaimana praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum mengajar harus mencerminkan praktik demokrasi pada setiap pokok pelajaran di sekolah. Esensi demokrasi yang di dalamnya terkandung pemahaman perbedaan pendapat harus ditanamkan pada kurikulum dan proses pengajarannya.

Visi pendidikan berikutnya yang perlu memperoleh perhatian ialah meletakkan information technology, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan. Hal ini berarti mulai dari jaringan tingkat pendidikan rendah sampai perguruan tinggi merupakan jalur linier pendidikan, pengenalan, pemahaman, dan pengamalan ilmu dan teknologi di lembaga pendidikan. Sehingga bangsa Indonesia tidak akan ketinggalan dengan percaturan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di belahan dunia luar Indonesia.

Dengan memperhatikan visi pendidikan masa depan tersebut dan juga memperhatikan prospek otonomi daerah seperti yang telah dijelaskan, maka proses dan sistem pendidikan di negara kita harus melakukan repositioning. Dengan kata lain, kita tidak bisa mempertahankan sistem lama yang telah ketinggalan bersamaan dengan munculnya paradigma baru pendidikan.

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional. Adapun Visi Pendidikan Nasional yaitu “ Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah:

a) Mengupayakan perluasan danpemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

b) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

c) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

d) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap,dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

e) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

Adapun yang menjadi tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah:

a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

b) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

c) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

d) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap,dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

e) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

5. Keberhasilan Pendidikan Dewasa Ini

Secara kuantitatif kita dapat mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Indikator keberhasilan pendidikan ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan baca tulis masyarakat sebagai dampak dari program pemerataan pendidikan. Namun demikian, keberhasilan dari segi kualitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas, kreatif, apalagi unggul.

Banyaknya lulusan lembaga pendidikan formal, baik dari tingkat sekolah menengah maupun dari perguruan tinggi, terkesan belum mampu mengembangkan kreatifitas dalam kehidupan mereka. Lulusan sekolah menengah sukar untuk bekerja di sektor formal, karena belum memiliki keterampilan khusus. Bagi sarjana, mereka yang dapat berperan secara aktif dalam bekerja di sektor formal terbilang hanya sedikit. Keahlian dan profesionalisasi yang melekat pada lembaga pendidikan tinggi terkesan hanyalah simbol belaka.

Lembaga industri baik swasta, BUMN, pemerintah sering menuntut persyaratan tertentu terhadap lulusan pendidikan formal untuk bekerja di lembaga tersebut. Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki semisal penguasaan Bahasa Inggris, keterampilan komputer, dan pengalaman bekerja merupakan syarat utama yang diminta. Sementara Ijazah yang diperoleh selama puluhan tahun dari lembaga pendidikan formal terabaikan. Hal ini memberi indikasi kapada kita bahwa kualitas lulusan pendidikan kita belum layak pakai di dunia kerja. Melihat kenyataan ini, maka dapat diduga bahwa terjadi kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dalam menghasilkan output pendidikan formal dengan pengelolaan pendidikan.

 

6. Masalah yang Perlu Diatasi

Memperhatikan berbagai kondisi pendidikan dewasa ini, maka hal yang perlu dikedepankan yaitu :

a. Bagaimana memberdayakan lembaga pendidikan agar menjadi lembaga human investment.

b. Hal-hal apa yang perlu dilakukan agar otonomisasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

Dua hal ini merupakan persoalan yang memerlukan pencerahan dari berbagai pakar dan praktisi serta akademisi pendidikan.


Aksi

Information




%d blogger menyukai ini: